Get Adobe Flash player

Berita Terbaru

Nasib Pendidikan di Era Otonomi Daerah

 

1. Pengantar.

P1017296Otonomi daerah memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan jalannya pembangunan daerah termasuk dibidang pendidikan terutama era demokratisasi pendidikan yaitu diberikannya otoritas pemerintah dan masyarakat di daerah dalam mengembangkan pendidikan dengan ketentuan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Artinya: pendidikan diselenggarakan dengan keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya. Bersamaan dengan itu pula masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan, sesuai amanat pasal 4 ayat 1 dan 9 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

 

Demokratisasi dan desentralisasi pendidikan itu memberi tanggung jawab pemerintah daerah dalam dua hal: pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan yang berorientasi kepada kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Dinamika format kebangsaan sejak merdeka hingga zaman reformasi ini memang memberi nuangsa dan warna terhadap pendidikan, simak saja terjadinya berbagai perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan yang pernah dan telah terjadi di negara tercinta ini, bahkan ada kesan ganti menteri ganti kurikulum (Kurikulum berbasis Kompetensi, KTSP dan UN) yang masih menjadi polemik diantara pakar pendidikan saat ini belum terlihat ujungnya. Ini menjadi salah satu indikator bahwa carut marut pendidikan di Indonesia kian terus terjadi, kita belum punya cetak biru tentang format pendidikan yang diandalkan. Tak heran bila berbagai predikat prestasi pendidikan negara tercinta ini terus terperosok dibawah negara-negara tetangga seperti; Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam (Moh. Yamin, 2007). Berdasarkan laporan UNESCO, yang dirilis akhir tahun 2007, peringkat Indonesia dalam hal pendidikan turun dari peringkat 58 menjadi 62 di antara 130 negara di dunia. Education development index (EDI) Indonesia hanya 0,935 di bawah negeri jiran Malaysia (0,945) dan Brunei Darussalam (0,965). Human development index (HDI) menyebutkan bahwa Indonesia saat ini masih berada pada posisi 110 dari 175 negara (Sukiadi, K. T.2007)

2. Kualitas Pendikan di era Otonomi Daerah Harapan dan Kenyataan

Otonomi Sekolah sebagai salah satu wujud implementasi otonomi daerah dibidang pendikan sesungguhnya sudah memberi ruang bagi masyarakat untuk mengambil peran sekaligus menjadi penentu terhadap arah dan kebijakan pendidikan disekolah, sehingga setiap sekolah harus dibina, dikembangkan dan dievaluasi oleh masyarakat. Dalam kepentingan itu pulalah bahwa pada setiap satuan atau tingkatan sekolah diamanatkan UU untuk membentuk Komite Sekolah, yakni Komite Masyarakat untuk membangun mutu sekolah. Dengan pola ini manajemen sekolah mengikuti arus demokrasi dan otonomi sekolah yang dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Artinya setiap sekolah diberi kebebasan menetapkan pola kepemimpinan yang sesuai kesepakatan sekolah dengan masyarakat. Maka kepala sekolah wajib bersinergi dengan masyarakat dan stakeholders dalam mengelola sekolah. Dengan jalan inilah setiap sekolah akan dapat terukur kinerjanya secara akurat dan dapat menuju dinamika yang transparan.

Namun fakta yang ditemukan saat ini di lapangan ketika kebijakan otonomi pendidikan ini digulirkan, ternyata terdapat dua kendala yang amat mengejutkan semua pihak karena kedua fenomena ini di luar dugaan para pelaku reformasi di negara tercinta ini. Kedua penghambat itu adalah : 1) ketidaksiapan masyarakat untuk menata diri sendiri. Ternyata arus demokrasi dan diberikannya hak-hak penuh bagi masyarakat ternyata membuat masyarakat guncang dan dalam posisi bingung. Lihat saja contohnya dalam merespon dibentuk dan diperankannnya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, ternyata menjadi sumber masalah. Sehingga peran kedua lembaga masyarakat ini tidak signifikan. Bahkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang terpilih pun hampir nyaris tidak memahami makna otonomi dan demokrasi pendidikan yang hakiki. Akibatnya lembaga ini justru menjadi ajang untuk merebut kekuasaan. 2) ditemukannya fenomena bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota, sepertinya tidak memahami hakekat memimpin pada alam demokrasi dan otonomisasi.

Pola kepemimpinan di daerah justru menciptakan kepemimpinan ningrat (raja-raja kecil), dan memaksakan kehendak dalam mengatur kepemimpinan urusan sekolah. Sebut saja contoh dalam mengangkat kepala sekolah, yang seyogianya adalah hak Komite Sekolah dengan pihak sekolah, justru dirampas oleh birokrasi penguasa. Sehingga apa yang sering diisukan di media massa untuk bisa jadi kepala sekolah di era otonomi ini harus mengikuti sistim dagang dalam bursa promosi jabatan, atau minimal rela menanggung sewa lahan ladang jabatan dimaksud hampir saja dapat diterima akal. Karena sudah terbangun logika setiap jabatan di daerah adalah lahan yang diperdagangkan. Maka tidak mengherankan bila sampai hari ini masih ada daerah yang sama sekali belum pernah mengajak stakeholders, tokoh agama, budaya, akademisi dunia usaha dan Stakholder lainnya untuk urun rembuk sekitar arah dan warna pendidikan termasuk memfasilitasi Dewan Pendidikan untuk berfungsi optimal.

Bila hal ini terus terjadi, maka jangan pernah bermimpi dan beharap akan tercapai cita-cita mulia dari penggagas otonomi daerah untuk mensejahterahkan masyarakat bahkan yang terjadi justru sebaliknya, bukanlah semakin menghasilkan insan daerah yang lebih berkualitas, tapi justru semakin menyensrakan. Sebab unsur moral dari hakikat atau wujud yang paling inti dari hasil akhir pendidikan telah dirusak secara sengaja. Mudah-mudahan ini hanyalah sekedar isu di kedai kopi. Tapi bila itulah yang sebenarnya, otonomi daerah dan demokratisasi perlu dievaluasi dan mungkin tawaran dari pakar otonomi Prof. Riyas Rasyid bahwa otonomi daerah itu tidak cocok di tingkat II tapi harus di tingkat provinsi patutlah didiskusikan kembali. Karena sampai hari ini otonomi daerah khususnya reformasi pendidikan sesungguhnya tersumbat oleh ketidakmauan dan ketidaktahuan di daerah tingkat kabupaten/kota.

Untuk mengatasi masalah tersebut ada baiknya kita mencoba belajar dari pengalaman negara lain. misalnya Amerika Serikat melakukan reformasi pendidikan, didasari oleh laporan federal yang berjudul A Nation at Risk pada 1983. Laporan ini lantas melahirkan laporan penting berjudul A Nation Prepared: Teachers for 21st Century. Dalam laporan tersebut, direkomendasikan adanya pembentukan National Board for Professional Teaching Standards (Dewan Nasional Standar Pengajaran Profesional) pada 1987. Demikian juga di Jepang, UU Guru ada sejak 1974 dan UU Sertifikasi pada 1949. Sementara di Cina, UU Guru hadir pada 1993 dan PP Kualifikasi Guru pada 2001. Mereka membuat dokumen perundang-undangan dan melaksanakan secara konsisten. Bagaiman dengan Indonesia dengan hadirnya Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, sebagai landasan profesi guru dan salah satu wujudnya adalah sertifikasi guru yang diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, kebijakan tersebut diharapkan dapat direalisasikan sebagaimana tertuang dalam dokumen tertulis. Tidak perlu ada keraguan atau kepura-puraan dalam menjalankan kebijakan ini.

UU Sistem Pendidikan Nasional memberikan dukungan yang tegas dan jelas, dalam penyelenggaraan otonomi daerah di bidang pendidikan. Otonomi daerah membawa konsekuensi logis pada otonomi pendidikan di daerah, khususnya dalam hal reorientasi visi dan misi pendidikan. Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah, bersama-sama wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 11 ayat 1). Konsekuensinya, pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya wajib belajar 9 tahun. Kontitusi mengatur secara tegas anggaran pendidikan, di negara lain hampir tidak ada, ditetapkan minimal 20% dari APBN maupun APBD di luar gaji. Di mana dalam pengelolaannya harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (pasal 48 ayat 2)

Meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan, namun tanggung jawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada di tangan menteri yang diberi tugas oleh presiden (pasal 50 ayat 1), yaitu menteri pendidikan nasional. Dalam hal ini, pemerintah (pusat) menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (pasal 50 ayat 2). Sedangkan pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota diberi tugas untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Lantas, bagaimana posisi guru dalam kerangka otonomi pendidikan. Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan, dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan (pasal 42 ayat 2). Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah, yang pengangkatan, penempatan, dan penyebarannya diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal (pasal 41 ayat 1 dan 2).

Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hakikat desentralisasi berupa pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah merupakan keniscayaan. Sisi moralnya ialah "orang daerah"-lah yang lebih tahu permasalahan mereka sendiri. Sayangnya, harapan dan kenyataan tidak selalu berjalan beriringan. Penafsiran yang sempit akan makna otonomi telah melahirkan jalan panjang dan berliku untuk mewujudkan desentralisasi yang hakiki. Rentang kendali birokrasi bukannya makin sederhana, tetapi malah tambah rumit.

3. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan:

Salah satu studi yang telah dilakukan di Jawa Tengah tentang implementasi kebijkan otonomi daerah di bidang pendidikan dilaporkan oleh (Baedhowi, 2010)

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, dilihat dari perspektif policy initiation, proses pengambilan keputusan tidak ditentukan secara obyektif oleh analisis kebutuhan (need analysis) dalam pemecahan masalah publik tetapi lebih ditentukan oleh itemst para aktor penentu kebijakan daerah yang jangkauannya lebih berjangka pendek. Proses pengambilan keputusan yang berlaku sampai saat ini cenderung berakibat pada kurang relevannya kebijakan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam praktik, aktor utama Bupati/Walikota dan Komisi E DPRD, jauh lebih dominan dan saling mempengaruhi dalam penetapan kebijakan, dibanding aktor pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan. Dalam penetapan dan implementasi kebijakan, publik belum dilibatkan dan diberdayakan, serta belum dimobilisasi secara signifikan.

Kedua, Kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dipandang dari konsep "translation ability' belum cukup efektif dalam pengelolaan pelayanan pendidikan di daerah masing-masing. Para pegawai Dinas Pendidikan memiliki rata-rata latar belakang pendidikan yang cukup tinggi dan latar belakang pekerjaan yang cukup relevan namun posisi tawar (bargaining position) dari Dinas Pendidikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan aktor lainnya, yaitu Bupati/Walikota dan DPRD. Sebaliknya, aktor utama (Bupati/Walikota dan DPRD) yang memiliki posisi tawar lebih tinggi cenderung memiliki latar belakang pendidikan yang lebih rendah dan latar belakang

pekerjaan yang kurang relevan. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang tidak seimbang ini

mengakibatkan adanya imbalance structure dalam proses interaksi antar-aktor dalam implementasi

kebijakan pendidikan. Akibatnya, keputusan yang diambil dalam penentuan maupun dalam implementasi kebijakan cenderung kurang berkualitas, dan yang paling dirugikan adalah masyarakat sebagai pengguna kebijakan di bidang pendidikan.

Ketiga, Organisasi dan manajemen sebagai support sistem belum dapat memberikan fasilitas terhadap berjalannya implementasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat. Aparatur dinas pendidikan sebagai pelaksana kebijakan cenderung lebih berfungsi sebagai sub-ordinasi dari aktor-aktor penentu kebijakan daripada sebagai mitra sejajar yang tugasnya melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan pendidikan agar semakin berkualitas. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara kebijakan publik, aparatur pendidikan cenderung kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (demand driven) tetapi lebih berorientasi secara politis pada kepentingan kepala pemerintahan. Perbedaan nomenklatur nama dinas dan struktur organisasi menimbulkan kesulitan dalam koordinasi antar kabupaten/kota, dengan pemerintah propinsi, serta pemerintah pusat, terutama dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas institusi.

Keempat, Penyediaan anggaran untuk implementasi kebijakan pendidikan dan jenis-jenis programnya bervariasi antara daerah otonom (contoh Pemerintah Kendal mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih besar dibanding anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Surakarta). Jika dilihat pemanfaatannya, masih cenderung mengalokasikan anggaran pendidikan untuk program-program fisik. Temuan ini sejalan dengan temuan Paqueo dan Lammert yang mengkaji pengalaman beberapa negara dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Kajian Paqueo dan Lammert menemukan indikator yang menunjukkan adanya kecenderungan para politisi lokal (penentu kebijakan) menggunakan dana untuk membiayai kegiatan - kegiatan fisik, dan program yang cepat dapat dilihat hasilnya dalam jangka pendek.

Kelima, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi implementasi kebijakan pendidikan baik di kabupaten Kendal maupun kota Surakarta secara minimal terpenuhi tetapi tidak didukung dengan biaya perawatan yang memadai. Penelitian ini juga mengindikasikan adanya kecenderungan yang konsisten dan menarik di kedua daerah tersebut, bahwa pengajuan anggaran pengadaan sarana dan prasarana baru lebih murah daripada pengajuan anggaran untuk perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yarg sudah ada.

Keenam, Indonesia sebagai negara yang memiliki cakupan wilayah yang luas, menerapkan kebijakan otonomi daerah. Salah satu pertimbangan mendasar adalah bahwa tidak mungkin pemerintah mengurus pemerintahan sendiri tanpa membagi kewenangan, dan sekaligus tanggung jawab dengan pemerintah daerah, juga dengan masyarakat sebagai pengguna kebijakan.

4. Penutup

Bagi Pemerintah pusat; Pertama perlu dilakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi daerah; Kedua, untuk mengurangi "beban" pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan otonomi daerah bidang pendidikan, perlu dilakukan peninjauan kembali kewenangan dan tanggung jawab bidang pendidikan yang diberikan kepada kabupaten/ kota, sesuai dengan translation ability dan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Salah satu kewenangan kabupaten/kota yang perlu dipertimbangkan kembali adalah kewenangan yang terkait dengan rekrutmen guru.

Bagi pemerintah kabupaten/kota. Pertama agar implementasi kebijakan otonomi daerah lebih efektif, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih banyak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilankeputusan; Kedua, agar implementasi kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu memperhatikan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan dengan bidang pendidikan, dalam pengangkatan atau pengisian jabatan masing-masing aktor kebijakan di daerah; Ketiga, untuk mempercepat implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan pemerintah daerah perlu memiliki program-program aksi, antara lain: peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan translation ability, penataan struktur organisasi dan manajemen, dan peningkatan anggaran pendidikan.

Bagi peneliti perlu melakukan kajian dan uji coba lebih lanjut dengan menggunakan alternatif pendekatan implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan. Para peneliti diusulkan untuk memperhatikan beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi implementasi otonomi daerah bidang pendidikan di kabupaten/kota, yaitu: (1) politik, (2) translation ability, (3) komitmen, (4) kompetensi dan kapasitas sumberdaya manusia, (5) organisasi dan manajemen, (6) dana penunjang, (7) sarana dan prasarana, (8) budaya dan karakterstik masyarakat, dan (9) kepastian hukum dan undang-undang yang menjadi dasar implementasi.

Daftar Pustaka

Alisjahbana, A.,S. 2000. Otonomi daerah dan Desentralisasi Pendidikan

(online) data4.blog.de/media/285/1849285_62da7ea644_d.pdf diakses 25 Pebruari 2012

Anonim, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,(online) www.inherent- dikti.net/files/sisdiknas.pdf. diakses, tgl 22 Pebruari 2012.

Anonim, Undang-undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Guru dan Dosen, (oneline) www.stisitelkom.ac.id/upload/file/pdf/uu-no-14th-2005.pdf diakses 22 Pebruari 2012

Anonim, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (online) www.unggulcenter.org/.../uu-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintah. diakses

12 Pebruari 2012.

Baedhowi, 2010. Implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan: studi kasus

di kabupaten Kendal dan kota Surakarta (Online) http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=92408&lokasi=lokal) diakses 21 Pebruari 2012

Edi Pryono, 2011. Pembiyaan pendidkan di Era Otonomi Daerah. (online) www.akademika.or.id/.../Pembiayaan%20Pendidikan-Edy%20Priyon.diakses diakses 20 Pebruari 2012

Indra Djati Sidi,2001. Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan (online) Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan & Lingkungan, Vol. 3, No. 1/2001. Diakses 22 Pebruari 2012.

Kartasasmita.G.,2008. Pendidikan & Otonomi Daerah (Online aingkumaha.blogspot.com/2008/06/pendidikan-otonomi-daerah.html, diakses 23 Pebruari 2012)

Misbah.M.,2002.Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (0nline) Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto | M. Misbah 1 INSANIA|Vol. 14|No. 1|Jan-Apr 2009|68-91. Diakses 23 Pebruari 2012

Moh. Yamin, 2007. Peringkat Pendidikan Turun dari 58 menjadi 62. (online) jipkendal.wordpress.com/2007/.../peringkat-pendidikan-turun-dari-5.diakses pebruari 2012

Sukiadi. K. T., 2007. Pendidikan Indonesia yang semakin tidak kompetitif ((Indeks Pendidikan yang menurun). (Online) groups.yahoo.com/group/pakguruonline/message/3610 diakses Pebruari 2012